Indramayu.
PANWALU (Panitia Pengawas Pemilu) Indramayu Pilgub Jawa Barat (Jabar)
2013 melalui Panwascam Indramayu pada hari Kamis, 20/12/2013 siang-sore
hari melakukan sosialisai dengan memasang spanduk disekitar bunderan
Kijang Indramayu atau tepatnya di depan Hotel Garuda, kemudian setelah
melakukan pemasangan spanduk, para anggota Panwascam Indramayu yang
anggotanya banyak dari unsur pers membagi-bagikan stiker kepada para
pengguna jalan, baik motor, mobil maupun pejalan kaki yang melintasi
jalan ke arah Gatot Subroto, Sudirman, Juanda maupun jalan Pahlawan.
Paginya
elemen GMNI (Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia) Indramayu melakukan
unjuk rasa dengan mengumandangkan tuntutan netralitas PNS (Pegawai
Negeri Sipil).
Spanduk yang dibentangkan kata-katanya sama dengan kata-kata yang ada dalam stiker yang dibagi-bagikan, yaitu PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WAYANG. PENGUASA JANGAN JADI DALANG. SUARA RAKYAT BUKAN UNTUK DIBELI.
Abdul Wakid yang akan dicalonkan dalam Pileg 2014 dari PAN (Partai Amanat Nasional) mengatakan, kita sangat setuju slogan dari Panwascam Indramayu, itu
menujukkan belajar Demokrasi yang benar. Memang benar Negara kita
adalah Negara demokrasi tapi benarkah pelaku demokrasi bisa dipercaya,
karena selama sejarah demokrasi yang kita tahu slogan-slogan itu hanya
bahasa lapangan, selama masih ada yang tidak jujur dan tidak amanah
apakah masih bisa dipercaya.
Muhammad
Solohin Bupati LIRA Indramayu mengatakan, saya berharap tidak hanya
dalam bahasa spanduk dan stiker, tapi sikap dan tindakan Panwas harus
konsisten tegas atas potret yang sudah jelas-jelas PNS Indramayu yang
sudah tidak netral dan berpihak, berani tidak.
“Saya
pesimis oknum PNS bisa ditindak, buktinya mereka terang-terangan
melakukan pelanggaran secara sistematis dan sudah terorganisir, Panwas
belum ada tindakan apa-apa. Ingat anda Panwas digaji dari uang rakyat,
jangan anda gadaikan identitasmu”, ucapnya (Jum’at, 28/12/2012.
19:43:52).
Direktur
Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) O’ushj.dialambaqa
menegaskan, apa yang dilakukan oleh Panwaslu Indramayu melalui Panwascam
Indramayu dengan memasang spanduk dan membagi-bagikan stiker tersebut
merupakan langkah sosialisasi yang bagus disampaikan kepada publik atau
masyarakat.
Dengan melakukan pemasangan spanduk dan stiker yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil Bukan Wayang. Penguasa Jangan Jadi Dalang. Suara Rakyat Bukan
Untuk Dibeli. Sesungguhnya Panwaslu Indramayu maupun Panwascam
Indramayu sudah tahu bahwa dalam Pilgub Jabar 2013, Yance sebagai calon
Gubernur Jabar melibatkan PNS dalam kepentingan politiknya dan atau
Yance dengan Bupatinya Hj. Anna Sophanah, birokrasi – PNS telah
dijadikan mesin politik dan mesin uang untuk kepentingan politik Yance –
P. Golkar.
Jika
disisir dari semiotika, maka kata “Bukan, Jangan dan Bukan” yang
dicetak huruf tebal menunjukkan bahwa itu sudah menjadi fakta dan bukti
konkret Panwas, bukan katanya lagi bahwa PNS dan atau birokrasi telah
dijadikan mesin politik dan mesin uang oleh Yance bersama P. Golkarnya
dalam mensukseskan pemenangan Pilgub Jabar 2013.
Oleh
karena itu, Panwas tidak ada alasan lagi menggunakan kaca mata kuda
dengan mengatakan belum merupakan pelanggaran pada tahapan Pilbug Jabar
2013, tetapi kaca mata yang harus dipakai adalah UU No. 43/1999 tentang
Pokok-Pokok PNS, UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Partai
Politik, di mana posisi dan kedudukan PNS harus netral, dan tidak
berpihak pada kepentingan partai politik manapun, karena PNS adalah Abdi
Negara dan Abdi Masyarakat, bukan Abdi Yance – P. Golkar.
Jika
kita melihat gaya bahasa yang dipakai dalam spanduk dan stiker, Nampak
jelas adalah gaya bahasa para demonstran, sehingga ini menunjukkan fakta
bahwa unjuk rasa GMNI pada pagi hari dalam hari yang sama menjadi
benang merah bahwa Panwas menggunakan alat pukul GMNI. Publik gerakan
semua tahu, bahwa Ketua Panwaslu Indramayu adalah komponen dari GMNI di
masa mahasiswanya sekalipun bukan bagian dari sosok antagonis dalam
gerakan mahasiswa waktu itu. Dengan demikian menjadi persoalan mengapa
harus menggunakan instrumen sosial unjuk rasa yang dilakukan GMNI.
Yang
menjadi mengenaskan, kenapa sosialisasi Panwascam dengan
membagi-bagikan stiker kepada publik pengguna jalan. Bukankah yang
paling tepat sasaran tembak adalah membagi-bagikannya kepada para PNS
atau dibagikan stiker tersebut ke kantor-kantor atau SKPD/OPD, di mana
Kepala Dinas atau Kepala SKPD/OPD dan PNS berada dalam kantor, sehingga
mereka barangkali akan sadar atau rasa ketakutan terhadap ancaman dan
intimidasi Bupati – Yance berikut bayangannya mampu terusir oleh para
PNS.
Dengan
sosialisasi tersebut, kita masih bisa melihat dan menilai bahwa Panwas
tidak mempunyai keberanaian terhadap Bupati – Yance yang telah
melibatkan PNS sebagai mesin politik dan birokrasi sebagai mesin uang
kepentingan politik Yance – P. Golkar, sehingga spanduk dan stiker
menjadi solusi supaya kelihatan di mata publik bahwa Panwas telah
berbuat sesuatu dalam Pilgub Jabar, padahal justru yang benar, baik dan
jauh lebih penting untuk menjaga demokrasi atau kualitas demokrasi
adalah Panwas harus berani, tegas dan jelas untuk mengambil sikap dan
tindakan terhadap Bupati – Yance yang menjadikan birokrasi dan PNS
sebagai alat politiknya yang sistematik, yang pada akhirnya
mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau uang rakyat menjadi ludes.
Spanduk
dan stiker saja tidak cukup, tetapi yang lebih konkret adalah apakah
Panwaslu (Panwascam) Indramayu berani mengambil tindakan tegas untuk
memberikan rekomendasi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Bupati
untuk proses hukum yang sudah masuk pada wilayah korupsi anggaran,
karena mau tidak mau banyak anggaran atau dana APBD yang terpakai untuk
kepentingan politik Yance melalui Bupati Hj. Anna Sophanah.
Jika
Panwas hanya beraninya dengan spanduk dan stiker, berarti Panwas hanya
untuk mengelabuhi masyarakat yang seolah-olah Panwas telah menunaikan
tugasnya dan telah bekerja, dan akhirnya menjeburkan diri pada jebakan
yang dibuatnya sendiri, sehingga itu hanya merupakan slogan dan jargon
politis saja.
Menjadi
amat naïf, jika Panwascam Indramayu tidak tahu bahwa PNS dan birokrasi
sampai Kepala Desa dilibatkan dalam kepentingan politik Yance. Ada mobil
Kepala Sekolah yang penuh gambar Kang Yance, ada mobil Kepala Desa
bergambar Kang Yance. Para Kepala Sekolah dan para Kepala Dinas tiap
minggu berkampanye ke Kabupaten lain dan seterusnya, pasti Panwascam
Indramayu tahu betul, karena anggota Panwascam Indramayu kita lihat
banyak dari kalangan wartawan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak
tahu para insan pers tersebut, tetapi jika kemudian pura-pura tidak
tahu, itu tentu pasti, karena untuk mengamankan posisi dirinya di
Panwascam demi uang dan kekuasaan.**Tim KJ1001***.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar