Indramayu. PANWALU (Panitia Pengawas Pemilu) Indramayu Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2013 melalui Panwascam Indramayu pada hari Kamis, 20/12/2013 siang-sore hari melakukan sosialisai dengan memasang spanduk disekitar bunderan Kijang Indramayu atau tepatnya di depan Hotel Garuda, kemudian setelah melakukan pemasangan spanduk, para anggota Panwascam Indramayu yang anggotanya banyak dari unsur pers membagi-bagikan stiker kepada para pengguna jalan, baik motor, mobil maupun pejalan kaki yang melintasi jalan ke arah Gatot Subroto, Sudirman, Juanda maupun jalan Pahlawan.

            Paginya elemen GMNI (Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia) Indramayu melakukan unjuk rasa dengan mengumandangkan tuntutan netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil).

            Spanduk yang dibentangkan kata-katanya sama dengan kata-kata yang ada dalam stiker yang dibagi-bagikan, yaitu PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WAYANG. PENGUASA JANGAN JADI DALANG. SUARA RAKYAT BUKAN UNTUK DIBELI.    

    Posko Pengaduan Pemilu. SMS: 087718888145. Email: panwascam.indramayu@yahoo.co.id.

            Abdul Wakid yang akan dicalonkan dalam Pileg 2014  dari PAN (Partai Amanat Nasional) mengatakan, kita sangat setuju slogan dari Panwascam Indramayu,  itu menujukkan belajar Demokrasi yang benar. Memang benar Negara kita adalah Negara demokrasi tapi benarkah pelaku demokrasi bisa dipercaya, karena selama sejarah demokrasi yang kita tahu slogan-slogan itu hanya bahasa lapangan, selama masih ada yang tidak jujur dan tidak amanah apakah masih bisa dipercaya.

            Muhammad Solohin Bupati LIRA Indramayu mengatakan, saya berharap tidak hanya dalam bahasa spanduk dan stiker, tapi sikap dan tindakan Panwas harus konsisten tegas atas potret yang sudah jelas-jelas PNS Indramayu yang sudah tidak netral dan berpihak, berani tidak.

“Saya pesimis oknum PNS bisa ditindak, buktinya mereka terang-terangan melakukan pelanggaran secara sistematis dan sudah terorganisir, Panwas belum ada tindakan apa-apa. Ingat anda Panwas digaji dari uang rakyat, jangan anda gadaikan identitasmu”, ucapnya (Jum’at, 28/12/2012. 19:43:52).        

Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) O’ushj.dialambaqa menegaskan, apa yang dilakukan oleh Panwaslu Indramayu melalui Panwascam Indramayu dengan memasang spanduk dan membagi-bagikan stiker tersebut merupakan langkah sosialisasi yang bagus disampaikan kepada publik atau masyarakat.

            Dengan melakukan pemasangan spanduk dan stiker yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil Bukan Wayang. Penguasa Jangan Jadi Dalang. Suara Rakyat Bukan Untuk Dibeli. Sesungguhnya Panwaslu Indramayu maupun Panwascam Indramayu sudah tahu bahwa dalam Pilgub Jabar 2013, Yance sebagai calon Gubernur Jabar melibatkan PNS dalam kepentingan politiknya dan atau Yance dengan Bupatinya Hj. Anna Sophanah, birokrasi – PNS telah dijadikan mesin politik dan mesin uang untuk kepentingan politik Yance – P. Golkar.

            Jika disisir dari semiotika, maka kata “Bukan, Jangan dan Bukan” yang dicetak huruf tebal menunjukkan bahwa itu sudah menjadi fakta dan bukti konkret Panwas, bukan katanya lagi bahwa PNS dan atau birokrasi telah dijadikan mesin politik dan mesin uang oleh Yance bersama P. Golkarnya dalam mensukseskan pemenangan Pilgub Jabar 2013.

            Oleh karena itu, Panwas tidak ada alasan lagi menggunakan kaca mata kuda dengan mengatakan belum merupakan pelanggaran pada tahapan Pilbug Jabar 2013, tetapi kaca mata yang harus dipakai adalah UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok PNS, UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Partai Politik, di mana posisi dan kedudukan PNS harus netral, dan tidak berpihak pada kepentingan partai politik manapun, karena PNS adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, bukan Abdi Yance – P. Golkar.

            Jika kita melihat gaya bahasa yang dipakai dalam spanduk dan stiker, Nampak jelas adalah gaya bahasa para demonstran, sehingga ini menunjukkan fakta bahwa unjuk rasa GMNI pada pagi hari dalam hari yang sama menjadi benang merah bahwa Panwas menggunakan alat pukul GMNI. Publik gerakan semua tahu, bahwa Ketua Panwaslu Indramayu adalah komponen dari GMNI di masa mahasiswanya sekalipun bukan bagian dari sosok antagonis dalam gerakan mahasiswa waktu itu. Dengan demikian menjadi persoalan mengapa harus menggunakan instrumen  sosial unjuk rasa yang dilakukan GMNI.

            Yang menjadi mengenaskan, kenapa sosialisasi Panwascam dengan membagi-bagikan stiker kepada publik pengguna jalan. Bukankah yang paling tepat sasaran tembak adalah membagi-bagikannya kepada para PNS atau dibagikan stiker tersebut ke kantor-kantor atau SKPD/OPD, di mana Kepala Dinas atau Kepala SKPD/OPD dan PNS berada dalam kantor, sehingga mereka barangkali akan sadar atau rasa ketakutan terhadap ancaman dan intimidasi Bupati – Yance berikut bayangannya mampu terusir oleh para PNS.

            Dengan sosialisasi tersebut, kita masih bisa melihat dan menilai bahwa Panwas tidak mempunyai keberanaian terhadap Bupati – Yance yang telah melibatkan PNS sebagai mesin politik dan birokrasi sebagai mesin uang kepentingan politik Yance – P. Golkar, sehingga spanduk dan stiker menjadi solusi supaya kelihatan di mata publik bahwa Panwas telah berbuat sesuatu dalam Pilgub Jabar, padahal justru yang benar, baik dan jauh lebih penting untuk menjaga demokrasi atau kualitas demokrasi adalah Panwas harus berani, tegas dan jelas untuk mengambil sikap dan tindakan terhadap Bupati – Yance yang menjadikan birokrasi dan PNS sebagai alat politiknya yang sistematik, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau uang rakyat menjadi ludes.

            Spanduk dan stiker saja tidak cukup, tetapi yang lebih konkret adalah apakah Panwaslu (Panwascam) Indramayu berani mengambil tindakan tegas untuk memberikan rekomendasi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Bupati untuk proses hukum yang sudah masuk pada wilayah korupsi anggaran, karena mau tidak mau banyak anggaran atau dana APBD yang terpakai untuk kepentingan politik Yance melalui Bupati Hj. Anna Sophanah.

            Jika Panwas hanya beraninya dengan spanduk dan stiker, berarti Panwas hanya untuk mengelabuhi masyarakat yang seolah-olah Panwas telah menunaikan tugasnya dan telah bekerja, dan akhirnya menjeburkan diri pada jebakan yang dibuatnya sendiri, sehingga itu hanya merupakan slogan dan jargon politis saja.

            Menjadi amat naïf, jika Panwascam Indramayu tidak tahu bahwa PNS dan birokrasi sampai Kepala Desa dilibatkan dalam kepentingan politik Yance. Ada mobil Kepala Sekolah yang penuh gambar Kang Yance, ada mobil Kepala Desa bergambar Kang Yance. Para Kepala Sekolah dan para Kepala Dinas tiap minggu berkampanye ke Kabupaten lain dan seterusnya, pasti Panwascam Indramayu tahu betul, karena anggota Panwascam Indramayu kita lihat banyak dari kalangan wartawan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak tahu para insan pers tersebut, tetapi jika kemudian pura-pura tidak tahu, itu tentu pasti, karena untuk mengamankan posisi dirinya di Panwascam demi uang dan kekuasaan.**Tim KJ1001***.

>