Indramayu.
ADA banyak pertanyaan di tengah publik, para Wakil-Wakil Rakyat
Indramayu yang berada di Rumah Rakyat yang bernama gedung DPRD itu apa
saja kerjanya, dan apa saja yang mereka bicarakan atau yang mereka
omongkan dalam gedung DPRD yang dibangun dari uang rakyat yang penuh
dengan fasilitas untuk dirinya, di mana mereka punya payung imunitas
untuk menyatakan berbagai pikiran dan pendapatnya, sekalipun
bersebrangan dengan Eksekutif (Bupati).
>
Oleh
karena itu, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang berada di gedung DPRD
kini masyarakat bisa menyimak dan mencermatinya dengan cerdas. Maka,
Insya Allah setiap ada pembahasan kebijakan publik di gedung DPRD, kami
berupaya untuk bisa menurunkan pemandangan umumnya, seperti sekarang
ini.
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
MERDEKA!!!
YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD
YTH. SAUDARA BUPATI INDRAMAYU
YTH. SAUDARA MUSPIDA ATAU YANG MEWAKILI.
YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
PESERTA RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
YTHA
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN
YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA
SEMUA DAN INSYA ALLAH PADA KESEMPATAN YANG PENUH BERKAH INI, KITA SEMUA
MASIH DIBERI KESEMPATAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK MELANJUTKAN KIPRAH, PENGABDIAN DAN TUGAS KITA KEPADA MASYARAKAT,BANGSA
DAN NEGARA, SEBAGAIMANA TUGAS KONSTITUSIONAL DAN AMANAH YANG MELEKAT
SEBAGAI KEWAJIBAN KITA SEMUA. SOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP
TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR BAGINDA RASULULLAH MUHAMMAD
SAW, KEPADA SELURUH KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA DAN INSYA ALLAH KITA
SEMUA YANG SENANTIASA ISTIQOMAH MENGIKUTI RISALAH-RISALAHNYA SAMPAI DI
YAUMIL QIYAMAH.
PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN
HADIRIN YANG KAMI HORMATI
SEBELUM
MEMASUKI SUBSTANSI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERLEBIH DAHULU KAMI
SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT PARIPURNA
YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU YAITU :
1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU,
2. RAPERDA TENTANG PASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU,
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMDES.
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
UCAPAN
TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA YTH. SDR. BUPATI YANG TELAH
MENYAMPAIKAN NOTA PENGHANTARANNYA TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DIMAKSUD PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 28 NOPEMBER 2012.
PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN
HADIRIN YANG KAMI HORMATI
MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN INI, TERLEBIH DAHULU KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
PERTAMA,
DALAM RANGKA LEBIH OPTIMALNYA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH EKSEKUTIF, MAKA DIMOHON KEPADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM HAL INI TIM ASSISTENSI EKSEKUTIF KIRANYA UNTUK MENYAMPAIKAN
DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD LEBIH AWAL, SEHINGGA
SUBSTANSI MATERI DAN LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA RAPERDA TERSEBUT CUKUP
WAKTU BAGI DPRD KHUSUSNYA FRAKSI PDI PERJUANGAN UNTUK MENELAAH, MENGKAJI
DAN MEMPELAJARINYA. BEGITU JUGA TERHADAP PERDA-PERDA YANG SUDAH
DITETAPKAN DAN DITERBITKAN MENJADI LEMBARAN DAERAH, KIRANYA UNTUK SEGERA
DIDISTRIBUSIKAN KE DPRD DENGAN WAKTU YANG TIDAK TERLALU LAMA.
KEDUA,
SEBAGAIMANA SAMA-SAMA KITA SEPAKATI BERSAMA BAHWA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG, APBD KABUPATEN INDRAMAYU DALAM
KURUN WAKTU BEBERAPA TAHUN INI SEJAK TERPILIHNYA BUPATI INDRAMAYU
PERIODE TAHUN 2010-2015 DIFOKUSKAN UNTUK PENINGKATAN IPM, KHUSUSNYA PADA KOMPONENBELANJA. SALAH SATU PENINGKATAN IPM TERSEBUT ADALAH BIDANG KESEHATAN. TERKAIT DENGAN KONSEP PERENCANAAN YTH. BUPATI
TERSEBUT KAMI SAMBUT BAIK DAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN UPAYANYA
DALAM MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT, KHUSUSNYA
PENANGANAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM KEGIATAN SKTM, JAMKESMAS DAN JAMKESDA. NAMUN DISAYANGKAN, KETIKA
KONSEP PERENCANAAN TERSEBUT SUDAH BAGUS DIRUSAK OLEH PERILAKU-PERILAKU
MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB. INI TERBUKTI DISINYALIR BAHWA DI
WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU TELAH BEREDAR OBAT-OBATAN TERLARANG SEJENIS
NARKOBA. DIMANA KITA SEMUA TAHU BAHWA SEPERTI APA BAHAYA NARKOBA YANG
BANYAK MERENGGUT JIWA DAN MERUSAK MASA DEPAN ANAK BANGSA. APALAGI
SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BNN YANG MENYATAKAN BAHWA
BAHAYA NARKOBA BISA SAJA TERPADI PADA SIAPA SAJA. TIDAK MENGENAL
PANGKAT, JABATAN, RAS, SELEBRITI DAN LAIN SEBAGAINYA.
MENCERMATI
FENOMENA PERILAKU MANYARAKAT TERSEBUT KHUSUSNYA DI WILAYAH KABUPATEN
INDRAMAYU, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA KEPADA ORGAN PEMERTNTAH YANG
BERWENANG KIRANYA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN REPRESIF SEBELUM PERSOALAN INI MENJADI MELUAS.
PERAN
TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT JUGA TIDAK KALAH PENTINGNYA DALAM
MEMBERIKAN PANDANGAN DENGAN CARA-CARA PERSUASIF, TAK TERKECUALI KITA
SEMUA SELAKU KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEMERANGI AKSI-AKSI
KEJAHATAN TERSEBUT TENTUNYA DENGAN CARA-CARA YANG DIATUR BERDASARKAN
HUKUM POSITIF YANG BERLAKU. PERLU DIKETAHUI MANAKALA DARI SISI KESEHATAN
MANUSIA TERGANGGU APALAGI AKIBAT DARI DAMPAK NEGATIF OBAT-OBATAN
TERLARANG SEPERTI SEJENIS NARKOBA, MAKA OTOMATIS DENGAN SENDIRINYA DARI
SISI IPM BIDANG PENDIDIKAN JUGA AKAN TERGANGGU DAN BERDAMPAK TIDAK
TERCAPAI SEBAGAIMANA YANG DITARGETKAN DAN DIHARAPKAN KITA SEMUA.
KETIGA,
TERKAIT DENGAN MASALAH PENANGANAN PERSAMPAHAN BAHWA SECARA TEKNIS
PUNGUTAN RETRIBUSINYA DIKERJASAMAKAN DENGAN PDAM TIRTA DHARMA AYU YANG
DIBAYAR PADA SAAT PEMBAYARAN REKENING AIR. TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT
JUGA PERNAH DISAMPAIKAN SARAN PENDAPAT MELALUI NOTA BADAN ANGGARAN
TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD 2013.
FAKTA LAIN BERDASARKAN LAPORAN ADUAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PARA PEDAGANG KAKI LIMA DAN SEJENISNYA BAHWA PUNGUTAN RETRIBUSI
ITU DIPUNGUT LAGI SETIAP HARI SEBESAR RP. 1,000,00 SELAIN YANG DIPUNGUT
MELALUI TAGIHAN REKENING AIR. SEHINGGA INI MENJADI DOUBLE PUNGUTAN YANG
MEMBERATKAN MASYARAKAT.
OLEH KARENANYA TERHADAP PERSOALAN INI, MOHON KIRANYA UNTUK MENJADI PERHATIAN AGAR PUNGUTAN TERSEBUT HARUS SESUAI SEBAGAIMANA YANG D1ATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN DAERAH.
PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN
HADIRIN YANG KAMI HORMATI
PERATURAN
DAERAH (PERDA) ADALAH INSTRUMEN ATURAN YANG SECARA SAH DIBERIKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
PERATURAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN YURIDIS MEMPUNYAI
KEDUDUKAN DAN FUNGSI TERSENDIRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI TERSEBUT YAITU:
- SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS: PEMBANTUAN.
- MERUPAKAN
PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI. DALAM FUNGSI INI, PERATURAN DAERAH TUNDUK PADA KETENTUAN
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN DEMIKIAN PERATURAN DAERAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.
- SEBAGAI PENAMPUNG KEKHUSUSAN DAN KERAGAMAN DAERAH SERTA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH.
- SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH.
DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIDASARKAN PADA ASAS-ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI DENGAN UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH PERLU MEMPERHATIKAN ASAS SEBAGAI BERIKUT:
A. KEJELASAN TUJUAN.
B. KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT
C. KESESUAIAN ANTARA JENlS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
D. DAPAT DILAKSANAKAN
E. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
F. KEJELASAN RUMUSAN
G. KETERBUKAAN
PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN
HADIRIN YANG KAMI HORMATI
BERDASARKAN NOTA PENGHANTARAN BUPATI INDRAMAYU PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2012, PEMERINTAH DAERAH MENGAJUKAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA KAMI SEBUTKAN DI ATAS.
TERKAIT DENGAN HAL ITU, BERIKUT TANGGAPAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP EMPAT RAPERDA DIMAKSUD YAITU SEBAGAI BERIKUT;
1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU.
SEBAGAIMANA
KITA KETAHUI BAHWA DALAM URAIAN RPJMD KABUPATEN INDRAMAYU TERSIRAT
ADANYA KEINGINAN DAERAH MENGGALI POTENSI SUMBER DAYA PENDAPATAN DARI
SEKTOR INVESTASI, SEBAGAI HARAPAN DENGAN DIBUKANYA INVESTASI DAPAT
MENDORONG AKSELERASI PERTUMBUHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGURANGI
KEMISKINAN DARI SISI PENANGGULANGAN PENGGANGGURAN, PELUANG INVESTASI
AKAN TERBUKA LEBAR MANAKALA INSTRUMEN PENDUKUNGNYA DAPAT MEMBERIKAN
IKLIM YANG SEJUK DAN KONDUSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE YANG SALAH SATUNYA DIWUJUDKAN MELALUI
KEMUDAHAN PELAYANAN DI BIDANG PERIJINAN USAHA KE DALAM SATU PAKET
KANTOR PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL TANPA ADANYA UPAYA
MEMPERSULIT PERIJINAN DUNIA USAHA BAIK YANG BERSKALA BESAR MAUPUN YANG BERSKALA KECIL (UMKM) YANG BERMUARA PADA STIGMA KOMERSIALISASI PERIJINAN.
KETEPATAN
WAKTU DAN TERJAMINNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR MERUPAKAN JAMINAN
TERSELENGGARANYA EKSPANSI INVESTASI DI SEGALA BIDANG USAHA, UNTUK
MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT APAKAH PEMERINTAH TELAH MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMITMEN UNTUK TUJUAN
ITU, KEMUDIAN APA LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH AGAR KOORDINASI ANTAR OPD
DAPAT SINERGIS UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN TERSEBUT? MOHON
PENJELASAN.
2. RAPERDA TENTANG PASAR DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
REGULASI
TERKAIT PERMASALAHAN PASAR DAN KEGIATAN WARALABA LAINNYA TELAH ADA
YAITU PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR
MODERN SEHINGGA SEKALIPUN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PASAR DI
KABUPATEN INDRAMAYU, SECARA TUJUAN DAN SUBSTANSI TELAH DIAKOMODIR PADA
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 DI ATAS. SEHINGGA KAMI MEMERLUKAN PENJELASAN
UMUM YAITU;
- APAKAH
RAPERDA TENTANG PASAR DAERAH INI TIDAK OVERLEAVE DENGAN PERATURAN
DAERAH YANG TELAH ADA SEHUBUNGAN SUBYEK DAN OBYEK YANG SAMA?
- JIKA
SECARA YURIDIS RAPERDA INI MENGADOPSI DARI PERPRES 112 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBEIK INDONESIA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN SEBAGAI HIERARKI SUMBER HUKUM, APAKAH TIDAK LEBIH EFEKTIF ESENSI
HUKUMNYA ATAU KLAUSAL-KLAUSAL HUKUMNYA DI DROP KEDALAM PERATURAN DAERAH
YANG TELAH ADA DENGAN RAPERDA PERUBAHAN?
- APAKAH SECARA PRINSIP PERBEDAAN TERSEBUT?
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH DESA.
"PEMBUATAN
HUKUM" BARU SENANTIASA DIDASARKAN OLEH "KEBUTUHAN HUKUM" DALAM
PERKEMBANGAN DINAMIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIDASARKAN
OLEH BERBAGAI FAKTOR GUNA PERBAIKAN HUKUM UNTUK DITERAPKAN, DIANTARANYA
ADALAH "IMPLIKASI KETENTUAN HUKUM" BERUPA SENGKETA INTERPRETASI HUKUM
OLEH MASING-MASING PENDAPAT HUKUM, PERSEPSI YANG BERBEDA-BEDA DI DALAM
MEMAKNAI SUBSTANSI YURIDIS DAPAT MENIMBULKAN DISKRESI YANG SALAH OLEH
PEJABAT PENGAMBIL KEPUTUSAN DILAPANGAN PADA TATARAN PELAKSANAANNYA. HAL
INI MENUNJUKAN KELEMAHAN INFORMASI DAN REFERENSI KAJIAN MASALAH-MASALAH
(STUDI KASUS) DI DALAM PEMBAHASAN KETIKA PROSES INSTRUMEN KEPANITIAAN
YANG KHUSUS UNTUK ITU BEKERJA, WAKTU PEMBAHASAN YANG TIDAK CUKUP MENJADI
FAKTOR LAIN BANYAK HAL YANG BELUM SECARA KONFERHENSIF DIKAJI DAN
DITELA'AH, SERINGNYA INSTRUMEN PEMBAHASAN HANYA PADA ASPEK AZAS NORMATIF
DAN ADMINISTRATIF STRUKTUR HUKUM FORMALNYA SAJA, NAMUN SUBSTANSI-TUJUAN
DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN YANG AKAN TIMBUL KURANG TERDETEKSI DENGAN
CERMATI. SEHINGGA DALAM KONTEKS DINAMIKA YANG ADA PADA PERSOALAN
PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU SEJAUH INI ADALAH MASALAH
KETIDAKPUASAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN SERTA INKONSISTENSI PANITIA
PELAKSANA DALAM MENERAPKAN KAIDAH DAN KETENTUAN, TINDAKAN PIDANA DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN) TERHADAP PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH
YANG MERUPAKAN SUMBER HUKUM, MUTLAK DIKAJI SEHINGGA PRINSIP
KEHATI-HATIAN DAN TIDAK TERBURU-BURU DALAM PROSES PEMBAHASAN MENJADI
PERHATIAN PEMERINTAH KEDEPAN DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAERAH.
KEMUDIAN TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS HENDAKNYA TIDAK
MENYIMPANG DART KETENTUAN YANG TELAH ADA YAKNI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 2007 DAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2008, AGAR TIDAK
MENIMBULKAN KECEMBURUAN ANTAR SEKDES DALAM KABUPATEN INDRAMAYU.
SEHINGGA
DALAM MENANGGAPI RAPERDA KE TIGA INI KAMI TIDAK MENGAJUKAN PERTANYAAN,
DAN HANYA MENYAMPAIKAN SARAN SEBAGAIMANA DI ATAS.
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.
SUMBER KEKAYAAN MINYAK BUMI YANG TERKANDUNG DALAM PERUT BUMI INDRAMAYU DAN TERSEBAR PADA
TITIK-TITIK TERTENTU DI DESA-DESA TENTU SUDAII SAATNYA MEMBERIKAN
KOMPENSASI YANG SEADIL-ADILNYA KEPADA DAERAHNYA YANG KEMUDIAN
DIDISTRIBUSIKAN KEPADA DESA-DESA SEHINGGA DAPAT DIRASAKAN MASYARAKAT
DALAM BENTUK PEMBANGUNAN DAN LAINNYA. PENGERTIAN ADIL TENTUNYA SANGAT
RELATIF DAN SUBYEKTIF, SAMPAI-SAMPAI KITA SEMUA SULIT MENTERJEMAHKAN
PENGERTIAN ADIL APALAGI MENGIMPLEMENTASIKANNYA. NAMUN HARAPAN KEADILAN
ITU TIDAK BOLEH PUPUS DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBUAT REGULASI
TERKA1T KOMPENSASI BAGI DESA-DESA YANG WILAYAHNYA TERDAPAT SUMUR MINYAK
DAN INSTALASI MIEIK PERTAMINA.
AKAN
TETAPI BAGAIMANA DENGAN DESA-DESA YANG TIDAK MEMILIKI SUMUR MINYAK JIKA
DIPERSAMAKAN DENGAN KONDISI DESA-DESA YANG MEMILIKI LAHAN PENGANGONAN
YANG MEMBAGI PENGHASILAN TAMBAHANNYA KEPADA DESA-DESA YANG TIDAK
MEMILIKI LAHAN PENGANGONAN? MOHON PENJELASAN.
SELANJUTNYA HAL-HAL LAIN SECARA TEKNIS AKAN KAMI DISKUSIKAN LEBIH LANJUT PADA FORUM RAPAT PANITIA KHUSUS.
PESERTA RAPAT PARIPURNA DAN HAD1RIN YANG KAMI HORMATI
DEMIKIAN
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU YANG
DAPAT KAMI SAMPAIKAN, DENGAN HARAPAN AGAR MENDAPAT TAMBAHAN PENJEEASAN
YANG SEMESTINYA.
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
MERDEKA!!!!
INDRAMAYU, 5 NOPEMBER 2012
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU,
|
KETUA,
TTD
H. RUSLANDI, SH.
|
SEKRETARIS,
TTD
T. H. BENY, SE
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar